Pemprov Maluku Utara belum memberikan kepastian soal gaji para guru honorer SMA/SMK. Gubernur malut Abdul Ghani Kasuba hanya mengatakan, masalah gaji guru honorer masih dalam proses.
Gubernur sendiri tidak mau berkomentar panjang terkait keterlambatan pembayaran upah guru honorer. Sampai memasuki Oktober ini, upah guru honor, praktis sudah sembilan bulan belum dibayarkan, terhitung sejak Februari 2017. Sementara yang baru dibayarkan baru Januari 2017.
Anggota Komisi IV DPRD Malut Helmi Umar Muksin menyesalkan sikap Ghani yang seakan cuek dengan masalah yang dihadapi tenaga guru saat ini. Padahal, ini menyangkut pendidikan sebagai pelayanan dasar yang perlu mendapat perhatian setiap saat. Jangan heran kalau tunggakanya sampai 10 bulan, karena bukan hanya bawahannya yang cuek, kepala daerah sendiri tidak mau tahu. Kalau merasa tidak mampu lagi, tangalkan saja jabatan, jangan buat masyarakat semakin tersiksa.
Helmi mengatakan, sikap kepala daerah seperti ini akan berdampak terhadap mutu pendidikan. Saat ini mutu pendidikan yang dirilis Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Malut hanya memiliki nilai mutu 3,77. Yang terjadi sekarang ini, bukan hanya soal guru honor, operasional sekolah juga menunggak tiga triwulan, dan juga dana BOS triwulan III masih belum dibayarkan.