Kasus penyakit leptospirosis di Ibu Kota tidak banyak. Namun, penyakit yang disebabkan kencing tikus itu bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani cepat dan tepat.
Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan, jumlah kasus leptospirosis di Ibu Kota pada 2014 mencapai 96 kasus, angka itu menurun pada 2015 yang hanya terjadi 25 kasus. Namun, penyakit yang memiliki gejala awal seperti demam itu kembali meningkat tahun ini, dengan jumlah 40 kasus.
"Tapi, bukan berarti kita biarkan mereka kena penyakit. Kami terus berupaya meminimalkan, bahkan menghilangkan jumlah penderita," kata Widyastuti di Gedung Dinas Kesehatan DKI, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016)
Ia menjelaskan, cara mengatisipasi tikus datang ke permukiman bisa dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, menutup tong-tong sampah, membersihkan saluran air, dan tidak meninggalkan sisa makanan.
"Kalau bertanya soal mengubur atau membunuh tikus akan berdampak pada lingkungan atau tidak? Itu bukan ranah saya," ujarnya.
Ia menerangkan, mengubur bangkai apapun bila sesuai prosedur tentu aman. "Bangkai manusia kalau dikubur saja aman. Tentu ada cara-caranya dan itu bukan ranah Dinas Kesehatan," katanya.
Leptospirosis merupakan penyakit hewan yang ditularkan ke manusia melalui air, makanan, dan lingkungan yang terkontaminasi. Gejala leptospirosis pada fase pertama meliputi demam tinggi, betis nyeri, dan sakit kepala.
Jika dibiarkan tidak diobati dalam waktu lama, akan berlanjut ke fase kedua, meliputi kerusakan ginjal, meningitis (radang selaput otak), komplikasi pernapasan, dan gagal hati. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian bila tak ditangani dengan cepat dan tepat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat meminta seluruh lurah di Jakarta mengkampanyekan GBT. Tiap warga yang berhasil menangkap tikus akan diberikan imbalan Rp20 ribu per ekor. "Nanti lurah yang hitung. Dapat berapa kami bayar," kata Djarot, Selasa 18 Oktober.
Pemprov DKI pernah membasmi tikus di Gedung Blok G Balai Kota. Biayanya tak murah, Rp200 juta.
"Pak Djarot juga kemarin mengajukan anggaran Rp10 juta untuk lantai 6. Tapi, kita terima Rp2 juta - Rp3 juta," kata Kepala Biro Umum DKI Agustino Darmawan, 20 Mei 2016.