Sudah sejak beberapa waktu setelah gelombang demonstrasi masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia turun ke jalan. Satu hari sebelumnya, pada 16 Agustus lalu, sebuah insiden terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Asrama mereka didatangi oleh TNI dan beberapa gabungan organisasi masyarakat menyusul adanya isu bendera Merah Putih yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Pada esok harinya kemudian dilakukan penangkapan terhadap 43 orang mahasiswa asal Papua terkait hal tersebut, meski pada akhirnya mereka tak terbukti melakukan penghinaan kepada lambang negara.
Masalah sebenarnya tak cukup sampai di situ, pengepungan asrama selama beberapa waktu oleh berbagai pihak rupanya tetap berlanjut. Berbagai macam makian yang mengarah kepada rasisme diteriakkan oleh orang-orang yang berada di luar asrama. Mereka sesekali melempar batu ke arah para mahasiswa yang berada di dalamnya. Itu menjadi isu utama yang diangkat oleh banyakya aksi demonstrasi warga Papua hingga saat ini.
Berbagai cara untuk meredam kasus ini pun dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya, pemblokiran internet rupanya juga menjadi salah satu andalannya.
Pemerintah merespons situasi kacau ini dengan menutup akses internet di tanah Papua
Kasus rasisme yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu rupanya membangkitkan amarah dari banyak pihak. Gelombang protes pun akhirnya bermunculan secara serempak di berbagai kota, mulai dari Surabaya itu sendiri, kota-kota besar lain seperti Jogja, Jakarta, Bandung, bahkan hingga melebar ke Sulawesi, Makassar dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut suara yang sama, dan pada puncaknya 19 Agustus lalu terjadi protes besar-besaran di berbagai wilayah di Papua.
Saking panasnya situasi yang terjadi setelah kasus tersebut, akibatnya terjadi pembakaran gedung parlemen daerah yang berada di Manokwari oleh para demonstran, jalanan utama diblokir hingga melumpuhkan aktivitas sehari-hari hingga beberapa waktu belakangan.
Sebenarnya, respons pemerintah terhadap kasus ini telah banyak menuai pro kontra sejak ditambahnya personel gabungan aparat dan militer ke Bumi Cenderawasih itu. Hal tersebut rupanya makin diperparah dengan ditutupnya akses internet oleh pemerintah terhitung sejak Minggu, 25 Agustus lalu. Pemblokiran dilakukan oleh pemerintah dengan alasan mencegah beredarnya info hoaks di media yang bisa memperburuk situasi setelah adanya protes besar-besaran yang terjadi di berbagai wilayah.
Awalnya, pembatasan arus informasi hanya diberlakukan pada simcard ponsel yang terintegrasi dengan internet, namun pemerintah akhirnya mematikan semua jaringan internet yang ada di Papua bahkan hingga wifi-wifi yang disediakan oleh Indiehome. Urgensi keamanan adalah pertimbangan utama pemerintah melakukan hal ini. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga yang memerlukan jaringan internet ya?
Negara seharusnya juga mempertimbangan alasan lain selain keamanan lo!
Bayangkan aja, bagaimana nasib para pengojek online yang sehari-harinya bergantung pada koneksi internet, atau mungkin para pebisnis warung internet yang saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Bisa jadi dengan ditutupnya akses internet, dunia pariwisata Papua juga mendapat dampak negatifnya, padahal kita semua tahu jika Papua merupakan salah satu destinasi terbaik di Indonesia. Itu baru dari beberapa aspek, yang lebih parah adalah jika publik akan merasa kesusahan untuk mencari informasi apa yang sedang terjadi di Papua itu sendiri mengingat wartawan pun dilarang untuk memasuki daerah tersebut. Kebayang nggak sih jika situasi semakin buruk dan masyarakat di luar Papua tak bisa mengakses infomasi apa yang tengah terjadi?
Coba deh gunakan pendekatan lain yang lebih bijaksana
Urgensi keamanan ternyata memang sudah sulit untuk diterapkan pada konflik yang terjadi di Papua, jika pemerintah menelisik lebih dalam lagi, sebenarnya bisa lo meredam api konflik langsung melalui akar rumputnya.
Kita semua tahu, Papua dari ujung hingga ujung lainnya memiliki banyak banget suku-suku yang tersebar, mulai dari kawasan pesisir hingga daerah pegunungan. Bahkan, mereka yang duduk di kursi pemerintahan pun juga nggak sedikit kok yang berasal dari Papua. Negara seharusnya bisa meredam hal itu dengan melakukan pendekatan secara halus dengan para tetua adat yang ada.
Jikalau permasalahan yang memicu adalah kasus rasisme seperti tempo hari, seharusnya negara juga bisa menindak tegas siapa yang melakukan tindakan rasis kepada para masyarakat Papua tersebut, mencari siapa saja orang-orang yang menyebarkan informasi hoaks terkait isu tersebut, bukan malah memukul rata dengan menutup akses internet di Papua.
Pengurangan personil gabungan aparat dan militer secara perlahan juga perlu dilakukan lo untuk menurunkan situasi panas yang sedang terjadi. Hal tersebut diperlukan mengingat pihak aparat dan militer memang sering terlibat bentrok dengan warga sipil, apalagi saat terjadi kasus-kasus seperti saat ini.
Memang bukan hal mudah untuk meredam kasus rasisme seperti yang tengah terjadi terhadap warga Papua, tapi hal itu bukan berarti nggak bisa dilakukan kok. Tentunya dengan dukungan berbagai pihak dan sikap bijaksana dari semuanya.