Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran Dalam Perekonomian Indonesia

A. BANK SENTRAL

Apa itu Bank Sentral dan tugasnya?

Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Indonesia. 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah berkembang begitu cepat dan merambah ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali di bidang pembayaran seperti mudahnya membayar membayar listrik, membayar telepon, dan membayar berbagai transaksi ekonomi lainnya. Pendeknya berbagai pembayaran dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Tugas Bank Sentral

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran

- menciptakan uang kartal 

- menyelenggarakan kliring antar bank umum.

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 

Apa saja contoh bank sentral dan bank umum?

Bank Umum: BNI, BRI, Bank Danamon, BCA, Bank Mandiri dan lain lain. Bank Perkreditan Rakyat: Bank Danagung Bakti, Bank Supra, Bank Wijayamulya Santosa, Bank-bank Umum (BNI, BRI, BCA, Danamon dll) dan lain-lain. 

Bank Sentral: Bank Indonesia (BI). Bank Syariah: BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat dan lain-lain.

 

Tujuan bank sentral

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah

 

Tugas bank sentral 

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar yaitu Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Stabilitas Sistem Keuangan.

Pilar 1.

Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Sebagai sebuah institusi yang selalu berinteraksi dengan keuangan negara, bank sentral memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter (suku bunga dan uang beredar), dengan sasaran utama menjaga target laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Instrumen yang digunakan bank sentral biasanya adalah operasi pasar terbuka di pasar uang (baik rupiah maupun valuta asing), penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 

Pilar 2.

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

Pilar 3.

Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menciptakan lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat menganggu tatanan perekonomian nasional.

 

Wewenang Bank Sentral

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tiga tugas di atas adalah sebagai berikut. 

a. Wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi,
2. melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar tebuka di pasar uang, baik Rupiah maupun valuta asing;
3. menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. 

b. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:

1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistempembayaran;
2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya;
3. menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran. 

c. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi:

1. menetapkan peraturan;
2. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
3. mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan;
4. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 55 ayat 2 UU OJK.

Tugas pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan macroprudential, sedangkan tugas pengaturan dan pengawasan microprudential perbankan sepenuhnya dilakukan OJK. 

Tujuan pengawasan macroprudential adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kondisi ketidakseimbangan keuangan bersumber dari proses intermediasi yang mengalami masalah. 

 

B. SISTEM PEMBAYARAN

1. Pengertian Sistem Pembayaran 

Tahukah Anda apa itu sistem pembayaran? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas:

 a. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal/uang tunai yang meliputi Uang Kertas (UK) dan Uang Logam (UL).

 b. Alat pembayaran nontunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debet, dan uang elektronik.

2. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran